«

»

Mar 29 2018

Cetak ini Pos

PPK BABAT SOSIALISASIKAN NETRALITAS TNI DALAM PEMILUKADA KEPADA ANGGOTA KORAMIL DARI 5 KABUPATEN

berita ppk babatPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Babat melakukan sosialisasi Netralitas TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam Pemilukada yang di rangkai dalam kegiatan pendayagunaan koramil model , Rabu (28/3) di aula Gedung Koramil 0812/10 Babat. Peserta yang hadir dalam sosialisasi sejumlah 75 orang terdiri dari perwakilan koramil 5 Kabupaten meliputi kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Sosialisasi dilakukan oleh ketua PPK dan divisi SDM dan Parmas.

Ketua PPK  Babat, Basuki rahmad, M,Pd.I menyampaikan, sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam Pasal 39 ayat 1-4 disebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam 1) kegiatan menjadi anggota partai politik; 2) kegiatan politik praktis; 3) kegiatan bisnis; dan 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

“Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI bahwa TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” ujar Basuki.

betrita ppk babat 2Menurutnya, prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu. Ditambahkan, implementasi netralitas TNI dalam Pemilu adalah mengamankan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri, netral dengan tidak memihak dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu, satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI, Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Khusus bagi istri/suami/anak prajurit TNI hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.

Larangan TNI dalam Pemilu, menurut Basuki diatur juga dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 84 ayat 2, yakni pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan anggota TNI dan Kepolisian Negara RI. Dalam UU RI Nomor 8 Tahun 2015 teantang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga disebutkan dalam pasal 170 ayat 1 huruf b, bahwa dalam pelaksanaan kampanye, calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negera RI, dan Anggota TNI. (ain)

Tautan permanen menuju artikel ini: https://kpu-lamongankab.go.id/ppk-babat-sosialisasikan-netralitas-tni-pemilukada-kepada-anggota-koramil-dari-5-kabupaten/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML berikut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>