»

Cetak ini Pos

PERKUAT IMPLEMENTASI UU KIP, KPU KABUPATEN LAMONGAN IKUTI PELATIHAN PPID

Salah satu amanat reformasi adalah terwujudnya transparansi pengelolaan informasi publik. Untuknya lahir Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan seluruh badan publik termasuk KPU agar mengutamakan transparansi dalam pelaksanaan setiap kegiatannya. Terlebih dengan akan digelarnya Pilkada serentak pada 2015, niscaya tuntutan tersebut kian menguat. Dalam rangka itulah KPU Kabupaten Lamongan menghadiri Pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dilaksanakan Selasa–Jumat (10-13/3) di Hotel Inna Tretes, Kabupaten Pasuruan.

Pelatihan PPID ini diselenggarakan oleh KPU bekerjasama dengan IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan KIPP (Komite Independen Pemantau pemilu). Diskusi pembukaan diisi oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah Anggota KPU RI dan Rixon Nababan Sekjend KIPP. Beberapa narasumber yang berkompeten dihadirkan untuk mengisi pelatihan ini. Ada nama Djoko Tetuko mantan anggota Komisi Informasi Jatim, Ketty Tri Setyorini Ketua Komisi Informasi Jatim, dan Robby Leo Kabag Humas KPU RI. Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dipandu oleh Erik Kurniawan Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan IPC. Sementara itu, tercatat 10 KPU Kabupaten/Kota yang mengirimkan masing-masing 2 orang untuk mengikuti pelatihan ini. 1 unsur komisioner dan 1 unsur staf, ditambah 1 orang staf perwakilan dari KPU Provinsi Jatim, sehingga total peserta berjumlah 21 orang.

Pertama dibahas secara detil dalam pelatihan ini adalah draft Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Peraturan yang sedianya akan disahkan April nanti diharapkan dapat dipahami lebih dahulu oleh peserta pelatihan agar dapat dijadikan pedoman pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di daerah masing-masing. Materi ini disampaikan oleh Robby Leo Kabag Humas KPU RI. Dilanjutkan dengan sesi penyusunan Daftar Informasi yang Dikuasai dari masing-masing bagian dalam lembaga KPU dan sesi latihan tatacara pelaksanaan uji konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh Djoko Tetuko. Ketty Tri Setyorini berkesempatan menyampaikan materi tatacara beracara di Komisi Informasi.

Menginjak hari ketiga dilakukan pendalaman terhadap materi PPID dan struktur organisasinya. Siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana struktur tersebut dijalankan dalam tubuh KPU di daerah kemudian. Selain itu, peserta juga diajak simulasi tentang bagaimana pelayanan informasi publik diberikan dan persoalan-persoalan yang kemungkinan akan ditemui di lapangan.

Di akhir sesi pelatihan, pemandu mengajak seluruh peserta melakukan review dan preview semua materi serta membuat Rencana Tindak Lanjut pascapelatihan. Pada saat penutupan, Robby Leo sebagai wakil dari KPU RI memberi motivasi dan penjelasan singkat pentingnya implementasi UU KIP bagi KPU, baik pusat maupun daerah. “Pada prinsipnya bahwa UU KIP mengamanatkan kepada kita semua agar melaksanakan asas keterbukaan informasi. Peraturan KPU memang belum disahkan, karena masih menunggu pengundangan di Kemenkumham. Namun demikian, KPU Kabupaten/Kota tetap harus menjalankan dan bisa menjalankan fungsi keterbukaan ini sebagai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP,” demikian tegasnya.

Tautan permanen menuju artikel ini: http://kpu-lamongankab.go.id/hello-world/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML berikut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>